SURABAYA, PustakaJC.co - Komisi D DPRD Surabaya menerima audiensi dari Pimpinan Daerah Aisyiyah Surabaya, Kamis, (28/8/2025). Pertemuan ini membuka jalan lahirnya nota kesepahaman (MoU) antara Aisyiyah dan Pemkot Surabaya untuk memperkuat sinergi program di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Audiensi yang dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, dihadiri jajaran Aisyiyah serta perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan DP3PPKB. Dialog ini membahas peluang kolaborasi strategis agar program Aisyiyah yang sudah berjalan dapat diperkuat dengan dukungan pemerintah kota. Dilansir dari jatimpos.co, Jumat, (29/8/2025).
Sekretaris PD Aisyiyah Surabaya, dr. Sofifah, menegaskan bahwa Aisyiyah memiliki banyak program yang sejalan dengan prioritas Pemkot, mulai dari pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, hingga kesehatan masyarakat.
“Kami punya sekolah-sekolah TK, dan nanti akan ada program parenting yang bisa dikolaborasikan dengan Pemkot. Di bidang kesehatan, kami fokus pada pemberantasan TBC, pencegahan stunting, hingga pencegahan pernikahan dini,” jelas Sofifah.
Aisyiyah juga mengajukan kerjasama lebih luas dengan Dinas Sosial, khususnya terkait pendampingan anak panti asuhan dan lansia. Ia menambahkan bahwa selama ini program berjalan dengan swadaya internal, tetapi agar berkelanjutan dibutuhkan dukungan Pemkot.
“Kami punya SDM, tapi terbatas di dana. Karena itu kami berharap kerjasama ini bisa terwujud dalam bentuk MoU yang berkelanjutan,” tegasnya.
Perwakilan Dinsos Surabaya, Arif S., mengapresiasi kontribusi Aisyiyah. Ia mencontohkan dua panti asuhan Aisyiyah di Kebonsari Baru dan Baratajaya yang sudah berakreditasi A, sementara lainnya masih dalam proses.
“Kami berterima kasih karena Aisyiyah membantu pemerintah kota dalam penyelesaian masalah sosial, khususnya anak yatim dan lansia. Sinergi ini penting agar pelayanan sesuai standar pemerintah,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Anggota Komisi D, dr. Zuhrotul Mar’ah. Ia menekankan perlunya kesepakatan resmi agar program Aisyiyah yang terbukti berhasil, seperti TB Care dengan kader PMO (Pendamping Minum Obat), bisa terus berjalan bersama Pemkot.
“Surabaya ini tidak bisa dibangun sendirian, perlu kolaborasi semua pihak. Dengan MoU, sinergi Aisyiyah dan Pemkot bisa lebih berkelanjutan dan tidak berhenti hanya di audiensi,” ungkapnya.
Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, menutup audiensi dengan menegaskan pentingnya MoU resmi dengan Wali Kota Surabaya. Menurutnya, hal itu akan memastikan program berjalan konsisten dan punya dasar hukum yang jelas.
“Yang terpenting, MoU ini bukan soal hibah dana, tetapi sinergi program. Dengan begitu, pembangunan Surabaya yang humanis, maju, dan berkelanjutan bisa lebih cepat tercapai,” tandasnya.
Audiensi yang berlangsung hampir tiga jam itu diakhiri dengan optimisme bersama. Aisyiyah dan DPRD Surabaya sepakat memperkuat peran organisasi masyarakat sebagai mitra strategis Pemkot. Sinergi ini diharapkan menjadi model kolaborasi efektif untuk membangun kota yang inklusif, sehat, dan berdaya. (ivan)