SURABAYA, PustakaJC.co - Anggaran perjalanan dinas luar negeri (PDLN) DPRD dan Pemprov Jawa Timur sebesar hampir Rp19 miliar resmi dihapus. Kebijakan ini menindaklanjuti moratorium Presiden Prabowo Subianto sekaligus respons atas kondisi ekonomi daerah yang masih lesu.
Ketua DPRD Jatim, Drs. M. Musyafak, menegaskan tidak ada satu pun kunjungan luar negeri yang akan dilakukan tahun ini. Seluruh anggaran dialihkan melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2025 untuk kegiatan yang langsung menyentuh rakyat. Dilansir dari jatimpos.co, Rabu, (3/9/2025).
“Karena ada moratorium dari Presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kita tindaklanjuti instruksi itu. Tidak ada sama sekali kunjungan ke luar negeri, dan kita kembalikan kepada OPD untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya usai rapat paripurna, Rabu, (3/9/2025).
Menurut Musyafak, kebijakan ini juga sejalan dengan kebutuhan daerah yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
“Ekonomi kurang bagus, banyak pengangguran, kaki lima sepi, toko-toko juga sepi. Maka dari itu kami DPRD bersama eksekutif sepakat men-takedown semua kunjungan luar negeri,” tegasnya.
Ia menambahkan, anggaran Rp19 miliar tersebut kini difokuskan ke program kemasyarakatan. Musyafak juga mengingatkan anggota dewan agar menjaga sikap.
“Teman-teman DPRD kita minta menjaga diri, tidak memancing kecemburuan dan tidak menampilkan flexing-flexing yang menyebabkan masyarakat marah,” kata Ketua DPRD jatim ini.
Anggota Badan Anggaran DPRD Jatim, Yordan M. Batara Goa, menjelaskan dana hasil pergeseran difokuskan pada beasiswa bagi anak miskin (desil 1 dan 2), apresiasi seniman, pelatihan perangkat desa terkait Koperasi Merah Putih, pasar murah, dan bantuan sosial lainnya.
“Selain menunjang kebutuhan masyarakat, langkah ini juga efektif untuk mencegah inflasi. Kalau inflasi naik, masyarakat juga yang paling terdampak,” ujarnya.
Menurut Yordan, keputusan ini merupakan bentuk keberpihakan DPRD dan Pemprov Jatim kepada kebutuhan mendesak rakyat kecil.
“Dalam situasi sekarang, lebih efektif jika anggaran dialihkan ke program yang langsung bisa diterima rakyat,” pungkasnya. (ivan)
