SURABAYA, PustakaJC.co - Aning menilai, tren APBD yang tidak tercapai harus menjadi bahan evaluasi serius sebelum menambah beban pinjaman. Sebab, jika target pendapatan terus meleset, kemampuan membayar cicilan pinjaman juga bisa terganggu.
“Kalau realisasi APBD tiap tahun tidak sesuai target, lalu kita menambah utang sebesar Rp 2,9 triliun, tentu risikonya tinggi. Jangan sampai Pemkot terjebak dalam beban finansial yang justru mengurangi ruang fiskal untuk program rakyat,” tegasnya, dilansir dari jawapos.com, Selasa, (23/9/2025).
DPRD Surabaya meminta Pemkot lebih terbuka dalam merinci proyeksi penggunaan dana pinjaman, termasuk perhitungan teknis pengembalian. Transparansi itu dinilai penting agar masyarakat tahu arah kebijakan keuangan daerah.
“Ini bukan hanya soal membangun jalan atau flyover. Masyarakat juga butuh jaminan bahwa program kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan tidak dikorbankan,” lanjut Aning.
Sejumlah anggota dewan lainnya pun sepakat agar pembahasan pinjaman daerah dilakukan secara hati-hati. Mereka mengingatkan, pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar warga Surabaya. (ivan)
