SURABAYA, PustakaJC.co – Fraksi PAN DPRD Jawa Timur menilai Rancangan APBD (R-APBD) 2026 belum sepenuhnya selaras dengan target RPJMD maupun tema RKPD 2026, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Pembangunan Wilayah Strategis dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi.”
Hal itu disampaikan juru bicara F-PAN, Suli Daim, saat membacakan pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin, (29/9/2025).
“R-APBD 2026 belum menjelaskan rencana alokasi anggaran yang jelas. Dengan kata lain, intervensi melalui uang rakyat ini belum menunjukkan capaian apa dalam RPJMD Jatim, khususnya jika dikaitkan dengan sembilan penjabaran dari RKPD 2026,” tegas Suli, dikutip dari jatimpos.co, Senin, (29/9/2025).
F-PAN juga menyoroti lemahnya fokus pada pembangunan wilayah strategis, kemandirian pangan, dan energi. Salah satunya, anggaran infrastruktur jaringan dan irigasi hanya sebesar Rp44,7 miliar, yang dinilai jauh dari kebutuhan untuk menopang ketahanan pangan.
“Selain itu, belanja modal yang hanya Rp3,08 triliun perlu dijelaskan lebih rinci oleh Gubernur,” ujarnya.
Dalam aspek kemiskinan, F-PAN mencatat masih ada 17 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan tingkat kemiskinan tinggi yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus.
“Intervensi anggaran jangan seragam di semua daerah. Harus ada kebijakan yang lebih transparan, efektif, dan disinergikan antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota,” tambah Suli.
Menurutnya, kolaborasi eksekutif dan legislatif mutlak diperlukan agar kebijakan anggaran tepat sasaran dan memberi dampak nyata.
“Fraksi PAN berharap Gubernur memberikan penjelasan secara komprehensif dan detail sehingga pembahasan R-APBD 2026 bisa lebih tajam dan tepat arah,” pungkas juru bicara F-PAN ini.
