SURABAYA, PustakaJC.co – Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah Jawa Timur memicu respons cepat DPRD dan Pemprov Jatim. Evaluasi ketat terhadap standar dapur penyedia (SPPG) serta rantai higienitas makanan kini diperketat.
“Di beberapa kabupaten kemarin sudah dikumpulkan untuk dievaluasi, dan beberapa yang belum memenuhi standar sudah mendapat catatan peringatan. Misalnya soal sterilisasi alat makan atau pemisahan makanan kemasan, itu sudah disampaikan,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, usai rapat paripurna, dilansir dari jatimpos.co, Selasa, (30/9/2025).
Sri menegaskan, secara umum program MBG berjalan sesuai SOP, namun standar dapur masih menjadi titik lemah.
“Sebenarnya sudah memenuhi SOP, cuma standar dapurnya mungkin ada yang belum. Program ini bagus tujuannya, tapi tetap perlu ada perbaikan,” tambahnya.
Dalam sepekan terakhir, laporan keracunan muncul di Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Kota Batu, dan Jember. Jumlah terdampak bervariasi—dari enam hingga 16 siswa—namun sebagian besar sudah pulih setelah perawatan. Penyebab pasti masih menunggu hasil uji laboratorium dan investigasi dinas terkait.
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, menegaskan pengawasan MBG dilakukan secara satu pintu melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
“Saat ini ada sekitar 920 dapur yang sudah beroperasi, sementara 2.100 lainnya dipantau progresnya. Jika lambat, bisa dilakukan roll back,” ujarnya.
Emil menambahkan, langkah korektif tengah berjalan.
“Ada dapur yang direview, ada yang tetap beroperasi, dan ada yang diberi tindakan tegas. Semua keputusan diambil satu pintu lewat BGN, agar informasi tidak simpang siur,” pungkasnya. (ivan)
