SURABAYA, PustakaJC.co – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyoroti lemahnya kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta besarnya piutang pajak yang belum tertagih. PKB menilai, dua persoalan tersebut mencerminkan perlunya evaluasi serius terhadap kebijakan pendapatan daerah yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Juru Bicara Fraksi PKB, Abdullah Muhdi MH, menyatakan Pemprov Jatim tidak bisa terus berlindung di balik alasan keterbatasan fiskal akibat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Menurutnya, pengelolaan pendapatan daerah harus berbasis pada target yang jelas dan terukur, bukan sekadar jargon koordinasi atau sinergi antarinstansi. Dilansir dari surabayapagi.com, Senin, (6/10/2025).
“BUMD yang tidak sehat harus dievaluasi menyeluruh, jangan sampai hanya menjadi beban APBD. Pemerintah Provinsi juga perlu menjelaskan kepada rakyat, mengapa di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi, justru target pendapatan melemah,” tegas Abdullah Muhdi saat rapat paripurna pembahasan RAPBD 2026, Kamis (25/9).
