Selain menyoroti kinerja BUMD, Fraksi PKB juga menekan pentingnya transparansi terhadap piutang pajak daerah yang nilainya terus membengkak. Menurut Abdullah, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sering dilakukan pemerintah perlu dikaji ulang karena belum terbukti efektif menekan tunggakan pajak.
“Pertanyaannya, sejauh mana pemutihan benar-benar menurunkan angka piutang pajak, dan berapa besar piutang yang berhasil tertagih? Tanpa indikator capaian yang jelas, pemutihan hanya akan menjadi rutinitas tahunan tanpa menyentuh akar masalah kepatuhan pajak,” ujarnya.
PKB meminta Pemprov Jatim menyampaikan data piutang pajak secara terbuka serta menyiapkan strategi penagihan yang lebih realistis. Transparansi ini, kata Abdullah, penting agar publik dapat menilai kinerja pemerintah daerah secara objektif.
