SURABAYA, PustakaJC.co – Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, H. Ahmad Tamim, menegaskan negara perlu hadir pasca insiden ambruknya bangunan di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, namun tetap menjaga kemandirian pesantren.
“Negara harus hadir. Musibah itu membawa berkah untuk evaluasi bersama, muhasabah diri. Pesantren pasti juga evaluasi,” ujar Gus Tamim di Surabaya, dikutip dari jatimpos.co, Minggu, (12/10/2025).
Ia menegaskan DNA pesantren adalah kemandirian, dibangun dari, oleh, dan untuk masyarakat.
“Banyak pesantren sudah berdikari, seperti Lirboyo dan Sidogiri. Itu warisan mandiri yang perlu dijaga,”katanya.
Meski begitu, Gus Tamim menilai rekonstruksi bangunan harus ditangani profesional, bukan asal bangun.
“Pembangunan infrastruktur harus diserahkan kepada ahlinya, yakni teknik sipil dan insinyur yang kompeten,” tegasnya.
Ia menambahkan, negara boleh hadir melalui APBN untuk menopang standar keselamatan, bukan mengambil alih.
“Kehadiran negara itu supporting system, bukan menggantikan kemandirian pesantren,” ujarnya.
Gus Tamim juga menyoroti mahal dan rumitnya perizinan bangunan seperti IMB. Ia berharap pesantren tua mendapat afirmasi prosedural.
“IMB yang mahal dan rumit itu perlu dibenahi. Pesantren seperti Al Khoziny layak mendapat kemudahan,” ujarnya.
Menanggapi anggapan bahwa bantuan negara bisa jadi “kesempatan” bagi pihak lain, Gus Tamim menegaskan pesantren tidak ingin memanfaatkan situasi.
“Pesantren tidak ingin kesempatan. Kalau negara hadir, itu bentuk sinergi positif antara pesantren dan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya. (ivan)
