JAKARTA, PustakaJC.co – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan keputusan akhir mengenai pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) berada sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita tunggu kebijakan Bapak Presiden. Kalau memang utangnya akan dibayar menggunakan APBN, maka APBN yang menanggung,” ujar Said di Gedung DPR RI, Selasa, (4/11/2025).
Said menjelaskan, proyek Whoosh awalnya merupakan kerja sama business to business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia dan China, dengan komposisi saham 60 persen dan 40 persen. Namun, setelah terjadi pembengkakan biaya (cost overrun), pemerintah ikut menanggung sebagian beban dengan menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) serta pinjaman dari China Development Bank (CDB). Dilansir dari jatimpos.co, Kamis, (6/11/2025).
Lebih lanjut, Said menyebut setelah pengelolaan konsorsium BUMN Indonesia diambil alih oleh Danantara Indonesia, maka tanggung jawab restrukturisasi utang pun beralih ke lembaga tersebut.
“Danantara menjadi pihak yang wajib menyelesaikan seluruh proses di KCIC, termasuk kewajiban dan utangnya,” jelasnya.
Meski demikian, legislator asal Madura itu memastikan bahwa kondisi fiskal negara masih cukup kuat untuk menanggung jika keputusan Presiden mengarah pada pembiayaan melalui APBN.
“Secara fiskal kita masih kuat, dana cadangan dan DBA juga tersedia. Tapi penggunaannya harus tetap diarahkan untuk sektor riil agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah siap bertanggung jawab penuh terhadap kelanjutan proyek Whoosh.
“Enggak usah khawatir soal Whoosh. Saya sudah pelajari, tidak ada masalah. Saya yang akan tanggung jawab,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta.
Prabowo menilai proyek Whoosh penting karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Meski PT KAI harus membayar cicilan sekitar Rp1,2 triliun per tahun, manfaatnya jauh lebih besar. Whoosh bisa kurangi kemacetan dan polusi. Indonesia negara besar, kita mampu,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menghadirkan layanan transportasi modern dan efisien bagi rakyat.
“Rakyat harus dilayani dengan baik. Teknologi ini tanggung jawab bersama, dan pada akhirnya tanggung jawab Presiden. Jadi saya yang tanggung jawab Whoosh,” tandas Prabowo. (ivan)
