SUMENEP, PustakaJC.co – Konflik antara warga dan aparat di Kepulauan Kangean, Sumenep, buntut aktivitas survei seismik PT Kangean Energy Indonesia (KEI), memicu reaksi keras dari DPRD Jawa Timur.
Anggota DPRD Jatim, Nur Faizin, menilai pecahnya amarah warga hingga pembakaran fasilitas merupakan bukti kelalaian pemerintah dan arogansi perusahaan. Dilansir dari jatimpos.co, Sabtu, (8/11/2025).
“Kami sudah berulang kali mengingatkan agar survei seismik dihentikan karena potensi gesekan sosial sangat besar, tapi diabaikan. Sekarang setelah konflik pecah, baru semua bereaksi,” ujarnya, Jumat, (7/11/2025).
Faizin menegaskan gejolak sosial di Kangean bukan sekadar salah paham, melainkan akibat lemahnya pengawasan Pemprov, SKK Migas, dan perusahaan.
“Kalau sejak awal mau mendengar suara warga dan tokoh masyarakat, kejadian ini tak akan terjadi. Pemerintah jangan hanya hadir saat bicara eksplorasi dan keuntungan sumber daya alam, lalu menghilang ketika rakyat marah,” tegas politisi PKB itu.
Ia juga menyoroti buruknya koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan aparat yang memperkeruh situasi.
“Yang terjadi bukan sekadar kericuhan, tapi hilangnya kepercayaan publik. Pemerintah dan PT KEI harus introspeksi,” ujarnya.
DPRD Jatim, lanjutnya, akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas ESDM dan instansi terkait.
“Kami minta Gubernur turun langsung ke Kangean dan berdialog dengan masyarakat. Jangan hanya memimpin dari balik meja birokrasi,” tandas Faizin. (ivan)
