SURABAYA, PustakaJC.co – Di momentum Hari Pahlawan, DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna untuk menetapkan nota persetujuan bersama dengan Wali Kota Surabaya terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Senin, (10/11/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono tersebut dihadiri Wali Kota Eri Cahyadi, kepala OPD, pimpinan BUMD, serta seluruh anggota dewan. Suasana rapat berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Dilansir dari jatimpos.co, Selasa, (11/11/2025).
Meski mayoritas fraksi menyatakan persetujuan secara aklamasi, interupsi muncul dari Fraksi Gerindra melalui Luthfiyah yang menyoroti belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai sejumlah aset seperti Hi-Tech Mall dan Kawasan Kenjeran belum dimaksimalkan.
“Mari kita optimalkan agar Surabaya semakin maju dan tidak punya utang,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa orientasi pemerintah bukan sekadar mengejar pendapatan, melainkan menumbuhkan ekonomi kreatif dan membuka lapangan kerja.
“Hi-Tech Mall kami jadikan ruang kerja gratis bagi anak muda selama satu tahun. Bukan hanya PAD yang kami kejar, tapi bagaimana kreativitas bisa tumbuh,” jelasnya.
Eri menambahkan, Pemkot tetap berkomitmen meningkatkan PAD melalui pengelolaan aset secara transparan.
“Kami akan buka data aset agar publik tahu mana yang bisa dimanfaatkan atau disewa,” tegas Eri.
Terkait Pokok Pikiran (Pokir) dewan, Eri memastikan semua harus sejalan dengan RPJMD dan prioritas pembangunan kota.
“Pokir akan kami masukkan ke anggaran setelah disesuaikan dengan prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Adi Sutarwijono mengapresiasi sinergi eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD 2026 yang dinilai lancar dan tepat waktu.
“Kami percaya program-program yang disusun akan terserap maksimal untuk kepentingan warga,” kata Adi.
Rapat ditutup dengan penandatanganan nota persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota Surabaya. Dalam sambutannya, Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota dewan.
“APBD 2026 tidak akan sempurna tanpa kolaborasi antara pemerintah kota dan DPRD. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua,” pungkasnya.
Raperda APBD 2026 selanjutnya akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah. (ivan)
