SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Penyuluh Terpadu Anti Radikalisme Tahun 2025 di Kota Malang, Rabu, (3/12/2025). Kegiatan ini dibuka Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Supriyanto, dan diikuti ratusan peserta yang terdiri dari penyuluh agama, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perwakilan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Eddy Supriyanto menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis dengan jumlah penduduk besar sehingga stabilitas keamanan harus dijaga sebagai penopang ketahanan nasional. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Kamis, (4/12/2025).
“Jawa Timur ini selalu menjadi barometer keamanan nasional. Karena itu kami harus memastikan wilayah ini tetap aman, kondusif, dan tidak boleh ‘batuk’. Ancaman radikalisme dan terorisme harus dicegah bersama, sehingga tidak berkembang di tengah masyarakat,” ujar Eddy.
Eddy menyampaikan bahwa unsur TNI, Polri, dan penyuluh agama dilibatkan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan radikalisme. Mereka akan menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai sekolah, pesantren, kampus, hingga komunitas desa dan kelurahan.
Peserta pelatihan memperoleh pembekalan dari narasumber Densus 88 AT, BNPT RI, akademisi, Kemenag, serta perwira TNI dan Polri. Materi meliputi deteksi dini, kontra narasi radikal, strategi deradikalisasi, hingga teknik komunikasi sosial yang efektif.
“Harapan kami, setelah pelatihan ini para penyuluh memiliki pemahaman kuat tentang bahaya radikalisme dan mampu menyampaikan pesan damai ke masyarakat,” tambah Eddy.
Eddy mengungkapkan ada beberapa daerah yang mendapat perhatian khusus karena kerentanannya terhadap penyebaran paham radikal. Di antaranya Surabaya, Sidoarjo, Malang, Probolinggo, Lamongan, Magetan, serta wilayah yang kini turut dipantau seperti Blitar, Jember, Banyuwangi, dan Madura.
Data Bakesbangpol Jatim menyebutkan terdapat lebih dari 190 mantan napi teroris yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, termasuk sejumlah anak yang terdeteksi terpapar paham ekstrem. Kondisi ini membuat sinergi antarlembaga perlu diperkuat.
Eddy menegaskan bahwa upaya pencegahan radikalisme bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi memerlukan peran seluruh elemen masyarakat.
“Ini tugas kita bersama pemerintah daerah, lembaga agama, pendidikan, tokoh masyarakat, TNI, Polri. Semuanya harus bergandengan tangan agar tidak terjadi pertumbuhan paham radikal dan terorisme di Jawa Timur,” tegasnya.
Ia menambahkan, secara umum Jawa Timur berada dalam kondisi aman dan produktif, namun kewaspadaan tetap diperlukan, terutama terhadap infiltrasi paham ekstrem melalui media sosial, lingkungan pendidikan, dan komunitas masyarakat.
Pemprov Jatim berharap para penyuluh yang dilatih dapat menjadi ujung tombak penyebaran nilai kebangsaan, moderasi beragama, dan penguatan persatuan.
“Kegiatan ini langkah preventif agar paham radikalisme tidak masuk dan tidak berkembang di tengah masyarakat. Semoga Jawa Timur terus menjadi daerah yang aman, rukun, dan damai,” pungkas Kepala Bakesbangpol Jatim ini. (ivan)
