SURABYA, PustakaJC.co – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Salah satu opsi yang ditawarkan PKB adalah mekanisme pemilihan melalui DPRD sebagai alternatif pilkada langsung.
Usulan tersebut disampaikan Cak Imin saat membuka Musyawarah Wilayah PKB Jawa Timur di Surabaya, Jumat, (19/12/2025). Ia mengaku telah menyampaikan gagasan tersebut langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Dilansir dari detik.com, Sabtu, (20/12/2025).
Menurut Cak Imin, pilkada langsung selama ini menimbulkan beban biaya politik yang sangat tinggi, khususnya di tingkat provinsi. Padahal, kewenangan gubernur dinilai tidak sebanding dengan biaya politik yang harus dikeluarkan dalam proses kontestasi.
“Biaya politik pilkada provinsi sangat mahal, sementara kewenangannya terbatas. Ini menjadi persoalan serius dalam sistem demokrasi kita,” ujar Cak Imin.
Ia juga menyoroti kondisi kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota yang dinilai harus bekerja keras di tengah tekanan politik pascapilkada. Beban tersebut, kata dia, kerap tidak sebanding dengan ruang kewenangan yang dimiliki.
Dalam pertemuan tersebut, Cak Imin menyebut Presiden Prabowo merespons positif gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai jalan tengah. Namun, opsi penunjukan gubernur secara langsung oleh Presiden masih menuai pertimbangan karena berpotensi memunculkan persepsi kurang demokratis.
“Presiden menyampaikan bahwa pemilihan lewat DPRD bisa menjadi jalan tengah yang lebih dapat diterima,” kata Ketua Umum Partai PKB itu.
PKB menegaskan, evaluasi sistem pilkada diperlukan untuk mendorong pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, serta mengurangi praktik politik berbiaya tinggi yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. (ivan)
