SURABAYA, PustakaJC.co - Puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-97 Tahun 2025 di Jawa Timur menjadi penanda kuat komitmen pemerintah daerah dalam menempatkan perempuan sebagai aktor penting pembangunan. Momentum ini dimanfaatkan untuk menegaskan bahwa peran perempuan tidak hanya historis, tetapi juga strategis dalam merancang masa depan daerah.
Kegiatan yang digelar di Dyandra Convention Center Surabaya, Rabu, (24/12/2025), dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, jajaran Pemprov Jatim, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota. Acara juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepakatan lintas sektor. Dilansir dari jatimpos.co, Rabu, (24/12/2025).
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi penyelenggaraan PHI ke-97 di Jawa Timur yang dinilai memberi ruang penghargaan atas kerja nyata pemberdayaan perempuan hingga tingkat akar rumput.
“Penghargaan tidak hanya diberikan kepada pemerintah daerah, tetapi juga sampai level RW. Ini bentuk apresiasi atas upaya konkret dalam meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian PPPA memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas komitmen memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan UPTD di seluruh kabupaten/kota.
“Jawa Timur sudah memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di 38 kabupaten/kota. Tidak semua provinsi mampu melakukan ini,” tegas Arifatul.
Ia juga menekankan bahwa penguatan peran ibu dalam keluarga merupakan fondasi penting dalam membangun generasi unggul dan ketahanan bangsa.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa Hari Ibu memiliki akar sejarah kuat dari gerakan perempuan Indonesia sejak Kongres Perempuan 1928.
“Sejak awal, perempuan memiliki peran signifikan dalam perjuangan bangsa. Semangat itu harus terus dimuliakan melalui kebijakan yang memberi ruang aspirasi perempuan dalam pembangunan,” kata Emil.
Menurutnya, keterlibatan perempuan di berbagai sektor—mulai dari desa, politik, hingga profesi strategis—menjadi kunci lahirnya kebijakan publik yang inklusif dan responsif. Emil juga menyoroti meningkatnya capaian perempuan di bidang pendidikan dan akademik sebagai bukti kapasitas dan kesetaraan peran.
“Perempuan adalah mitra sejajar laki-laki dalam pembangunan, sebagaimana semangat yang diwariskan dalam sejarah Hari Ibu,” pungkasnya. (ivan)
