Ia menyebut, penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) juga menjadi perhatian tersendiri. Meski tidak menimbulkan polemik sebesar tahun sebelumnya, UMSK tetap menambah beban biaya bagi sektor industri tertentu.
“UMK 2026 ini berdampak ke semua lini industri, baik kecil, menengah, maupun besar di Jawa Timur,”jelasnya.
Menurut Dwi Ken, kenaikan upah yang tidak diiringi produktivitas berisiko mendorong pengusaha melakukan efisiensi operasional. Namun pihaknya berharap langkah tersebut tidak sampai berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK), mengingat kondisi industri yang masih belum sepenuhnya pulih.
“Kami berharap efisiensi tidak berujung pada kebijakan ekstrem seperti PHK. Apalagi situasi industri saat ini memang sedang tidak mudah,” katanya.
