JAKARTA, PustakaJC.co - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia tetap membuka pintu bagi bantuan asing dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Menurutnya, persoalan bencana adalah urusan kemanusiaan yang tidak boleh dibatasi oleh gengsi maupun pertimbangan politik.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Aceh Tamiang, Kamis, (1/1/2026), sekaligus meluruskan anggapan bahwa pemerintah menolak bantuan internasional karena bencana tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Dilansir dari nu.or.id, Jumat, (2/1/2026).
“Ini masalah kemanusiaan. Kalau ada yang mau membantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak,” tegas Prabowo, dikutip dari siaran daring kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden menjelaskan, keterbukaan terhadap bantuan asing tidak berarti pemerintah Indonesia tidak mampu menangani dampak bencana. Ia menegaskan seluruh sumber daya nasional telah dikerahkan untuk penanganan darurat hingga pemulihan di wilayah terdampak.
“Kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu, karena kita memang mampu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo membuka ruang seluas-luasnya bagi individu, lembaga, maupun pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ingin menyalurkan bantuan bagi para korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah, kata dia, akan memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut agar tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik.
“Silakan mau bantu ke Aceh, ke Sumbar, ke Sumut. Nanti kita fasilitasi melalui para menteri dan kepala badan terkait,” lanjut Prabowo.
Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah bantuan dari pihak swasta telah disalurkan kepada masyarakat terdampak. Salah satunya berupa 2.000 potong pakaian yang sudah diterima dan dibagikan langsung kepada para korban.
Sebelumnya, sempat mencuat kabar penolakan bantuan dari Uni Emirat Arab (UEA) oleh Pemerintah Kota Medan. Bantuan tersebut berupa 30 ton beras dan 300 paket sembako yang diserahkan Wakil Duta Besar UEA, Shaima Al Hebsi, pada 13 Desember 2025 di Posko Bencana Gedung PKK Medan Petisah.
Keputusan tersebut disebut diambil setelah dilakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Pertahanan. (ivan)
