SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merotasi tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat, (30/1/2026).
Rotasi tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/362/204/2026 tertanggal 29 Januari 2026 tentang pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Tujuh pejabat yang dirotasi masing-masing adalah M. Yasin sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Nurkholis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dydik Rudy Prasetya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi, serta Imam Hidayat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi.
Selain itu, Sufi Agustini dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Tri Wahyu Liswati sebagai Kepala Bakorwil Bojonegoro, dan Agung Subagyo sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim.
Gubernur Khofifah menegaskan rotasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan program prioritas daerah berjalan optimal dan selaras dengan kebijakan nasional.
“Pelayanan terbaik menjadi kunci terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” tegas Khofifah.
Khofifah juga menekankan bahwa rotasi kali ini menjadi yang pertama di Pemprov Jatim yang memanfaatkan Talent DNA sebagai instrumen pemetaan potensi ASN, yang kemudian diperkuat melalui uji kompetensi oleh tim panitia seleksi.
“Ini pertama kali kita menggunakan mapping Talent DNA yang dikuatkan dengan uji kompetensi. Harapannya, pejabat yang dilantik dapat menjalankan tugas secara maksimal dan profesional,” ujarnya.
Ia mengingatkan seluruh pejabat agar mengoptimalkan program-program pokok daerah, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan prinsip kehati-hatian yang sama antara program utama maupun penunjang.
“Proses kehati-hatian harus diterapkan secara seimbang, terutama pada program-program yang berdampak langsung pada masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga meminta seluruh perangkat daerah untuk menyelaraskan program pembangunan Jawa Timur dengan program dan proyek strategis nasional.
Data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2025 menunjukkan Jawa Timur mencatatkan surplus sebesar 5,97 persen, melampaui DI Yogyakarta sebesar 3,65 persen dan DKI Jakarta 2,79 persen.
Khofifah menegaskan bahwa penyusunan kebijakan daerah harus berbasis kajian komprehensif dengan melibatkan pakar, tokoh masyarakat, dan praktisi.
Kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan, ia berpesan agar mampu memetakan potensi ekonomi daerah sehingga pembangunan Jawa Timur tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional, sekaligus menjaga posisi Jatim sebagai Lumbung Pangan Nasional.
Sepanjang 2025, Jawa Timur tercatat sebagai produsen padi dan beras tertinggi nasional. Atas capaian tersebut, Jawa Timur memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Swasembada Pangan 2025 dari Presiden Prabowo.
Produksi padi Jawa Timur mencapai 12.694.148 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 10.557.883 ton Gabah Kering Giling (GKG), menegaskan posisi Jatim sebagai pilar utama kedaulatan pangan nasional.
Selain padi dan beras, Jawa Timur juga didorong berperan aktif mendukung kebijakan nasional menuju swasembada jagung dan swasembada gula.
Kepada Kepala Bakorwil, Khofifah menekankan pentingnya pemetaan potensi daerah secara detail sebagai perpanjangan tangan Pemprov Jatim di wilayah.
“Kepala Bakorwil harus turun langsung memetakan potensi dan keunggulan daerah, serta mengangkat wilayah yang belum dikenal menjadi daerah yang lebih maju,” pungkasnya.
Pelantikan ini menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam memperkuat merit sistem ASN melalui pendekatan Talent DNA, uji kompetensi, serta keterlibatan para pakar dan tokoh berkompeten. (ivan)
