SURABAYA, PustakaJC.co – Isu integritas dan transparansi pejabat publik kembali menguat di Jawa Timur. Sorotan masyarakat sipil, termasuk dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, serta dorongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), menempatkan tata kelola aparatur sipil negara (ASN) dalam perhatian publik.
Merespons dinamika tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembinaan integritas dan manajemen ASN secara menyeluruh. Kepala BKD Jatim, Indah Wahyuni menyebut integritas sebagai fondasi utama profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Pembinaan integritas kami lakukan secara konsisten, tidak hanya melalui penegakan disiplin, tetapi juga pendekatan preventif dan edukatif,” ujar Yuyun, saat di wawancarai jurnalis PustakaJC.co, Jumat, (6/2/2026).
