Ia menekankan pemutakhiran data tidak cukup dilakukan secara periodik, tetapi harus menjadi proses yang berjalan setiap hari. Dengan mekanisme tersebut, perubahan kondisi sosial ekonomi warga dapat segera tercatat dan ditindaklanjuti.
DTSEN sendiri menjadi rujukan utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemberdayaan. Kesalahan data di tingkat desa, menurut Gus Ipul, berpotensi berdampak pada ketidaktepatan kebijakan di tingkat nasional.
“Kesalahan data di desa akan berpengaruh ke kebijakan nasional. Kepala desa harus menjadi garda terdepan memastikan data sesuai fakta,” imbuhnya.
