SURABAYA, PustakaJC.co - Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menilai pemerataan akses pendidikan menengah atas di Kota Surabaya masih menghadapi persoalan serius. Sejumlah wilayah padat penduduk belum memiliki SMA/SMK negeri, sehingga memaksa siswa menempuh jarak jauh untuk bersekolah.
Hal itu disampaikan Musyafak usai kegiatan reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) I Surabaya, Senin, (9/2/2026) malam. Ia mencontohkan kawasan Dukuh Pakis yang berada di pusat kota, namun hingga kini belum memiliki SMA/SMK negeri. Dilansir dari jatimpos.co, Selasa, (10/2/2026).
“Wilayahnya terlihat maju, banyak gedung tinggi, tapi sekolah menengah negerinya tidak ada. Akhirnya anak-anak harus sekolah jauh, melewati jalan raya yang ramai dan itu berisiko,” ujar Musyafak.
Menurutnya, keterbatasan lahan menjadi kendala utama pembangunan sekolah baru di Surabaya. Ia menyebut, banyak pengembang perumahan enggan menyerahkan fasilitas umum (fasum) untuk kepentingan pendidikan.
“Fasum yang diserahkan itu jarang mau digunakan untuk sekolah. Biasanya dianggap mengganggu akses atau tidak menguntungkan secara komersial,” katanya.
Selain persoalan lahan, Musyafak juga menyinggung tekanan fiskal yang dialami Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2026. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat serta perubahan skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor dinilai mengurangi ruang fiskal provinsi.
“Pendapatan provinsi berkurang signifikan. Skema pajak kendaraan juga berubah, ditambah peralihan ke kendaraan listrik yang pajaknya kecil,” jelasnya.
Meski demikian, Musyafak menegaskan keterbatasan anggaran dan lahan tidak boleh menghambat pembangunan sekolah baru. Pemerintah daerah diminta aktif mencari solusi, termasuk pembelian lahan jika diperlukan.
“Kalau memang fasumnya tidak ada, ya harus beli. Pendidikan itu fondasi utama kesejahteraan dan kemajuan masyarakat,” pungkasnya. (ivan)
