Pemprov Jatim menargetkan kebijakan ini mampu menghemat konsumsi BBM hingga 108 ribu liter per bulan, khususnya di luar sektor pendidikan yang tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar secara normal.
Evaluasi kebijakan ini akan berlangsung hingga 1 Juni 2026, dengan fokus pada pengukuran penghematan BBM, listrik, dan energi lainnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa kebijakan WFH merupakan bagian dari strategi menekan konsumsi BBM kendaraan pribadi di tengah ketidakpastian global.
“Kita ingin mengurangi konsumsi BBM kendaraan pribadi. Maka diterapkan fleksibel working arrangements atau WFH mulai hari Rabu,” ujarnya.
