SURABAYA, PustakaJC.co — Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai bersiap menghadapi ancaman kemarau panjang 2026. Lewat Rapat Koordinasi (Rakor) di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (7/4), Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya langkah antisipasi sejak dini.
Rakor ini melibatkan kepala daerah se-Jatim, Forkopimda, hingga instansi teknis seperti BPBD dan BMKG. Fokus utama: mitigasi kekeringan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dilansir dari jatimpos.co, Rabu, (8/4/2026).
“Sebentar lagi musim kemarau, potensi bencana harus kita antisipasi bersama mulai sekarang,” tegas Khofifah.
Ia meminta bupati dan wali kota segera menyusun plan of action, memetakan wilayah rawan, serta memastikan distribusi air bersih tepat sasaran. Pemantauan titik api juga harus diperketat.
Data Pemprov Jatim menunjukkan, 92–97 persen bencana periode 2022–2025 merupakan hidrometeorologi. Sementara pada triwulan pertama 2026 saja sudah terjadi 121 bencana, didominasi angin kencang dan banjir.
Berdasarkan rilis BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan mulai Mei di 56,9 persen wilayah Jatim, dengan puncak pada Agustus hingga mencakup lebih dari 70 persen wilayah. Durasi kemarau bahkan diprediksi mencapai 220–240 hari.
“Ini bukan lagi ancaman jangka panjang, tapi realitas yang kita hadapi. Respon kita harus cepat, terukur, dan berbasis data,” ujarnya.
Dampak kemarau diprediksi meluas ke sektor pertanian. Pada puncak musim, sekitar 76,7 persen atau 921 ribu hektare lahan sawah berpotensi terdampak kekeringan. Padahal, total lahan baku sawah di Jatim mencapai lebih dari 1,2 juta hektare.
Meski demikian, Pemprov tetap menargetkan luas tanam padi 2026 mencapai 2,42 juta hektare, dengan daerah prioritas seperti Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi, dan Jember.
Untuk mengantisipasi, Pemprov menyiapkan strategi terpadu:
• sistem peringatan dini (early warning system),
• distribusi air bersih via truk tangki,
• pembangunan sumur bor dan embung,
• hingga operasi darat dan udara untuk penanganan karhutla.
Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan dan menggunakan air secara bijak.
Deputi BNPB RI Raditya Jati turut mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang dinilai menjadi contoh nasional dalam mitigasi bencana.
“Penanganan erupsi Semeru 2025 tanpa korban jiwa adalah bukti nyata mitigasi berjalan baik,” katanya.
Pemprov menegaskan, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar Jawa Timur tetap aman dan produktif menghadapi tekanan kemarau panjang tahun ini. (ivan)
