JAKARTA, PustakaJC.co — Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di Indonesia bisa diselesaikan dalam waktu dua hingga tiga tahun. Pernyataan itu disampaikan saat rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Prabowo optimistis target tersebut realistis, dengan alasan teknologi pengelolaan sampah kini sudah tersedia dan bisa dikembangkan secara mandiri di dalam negeri. Dilansir dari nu.or.id, Selasa, (14/4/2026).
“Kita punya teknologi sekarang, teknologi untuk membersihkan sampah, buatan kita sendiri, tidak terlalu mahal,” ujar Presiden Prabowo.
Ia menegaskan, pemerintah tidak perlu bergantung pada teknologi impor. Menurutnya, optimalisasi peran perguruan tinggi dan inovasi lokal menjadi kunci percepatan penyelesaian masalah sampah nasional.
“Dalam waktu dua tiga tahun, sampah seluruh Indonesia akan kita selesaikan. Tidak ada bagian Indonesia yang bau oleh sampah,” tegasnya.
Namun, pernyataan itu menuai kritik. Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, menilai target tersebut tidak realistis tanpa perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan sampah, terutama dari sisi hulu.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada belum optimalnya sistem pemilahan sampah di tingkat masyarakat yang tidak diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan regulasi.
“Kalau bicara soal ambisi dua sampai tiga tahun akan selesai, ya tidak akan tercapai kalau pemerintah tidak fokus pada pemilahan. Masyarakat sudah milah, tapi harus difasilitasi,” ujarnya.
Ibar juga menyoroti pentingnya pengurangan produksi sampah sejak dari sumber, khususnya plastik sekali pakai, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
“Pengurangan dari sumber itu artinya produksi sampahnya yang harus ditekan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pendekatan yang hanya mengandalkan teknologi di hilir seperti waste to energy berpotensi tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Bahkan, teknologi tersebut dinilai dapat mendorong kebutuhan pasokan sampah terus-menerus agar tetap beroperasi.
Selain itu, aspek emisi juga menjadi perhatian. Ia mempertanyakan kesiapan operator dalam membuka data uji emisi secara transparan.
Tak hanya itu, ketiadaan peta jalan (roadmap) yang jelas dari pemerintah dinilai menjadi indikator kuat bahwa target ambisius tersebut sulit direalisasikan.
“Kalau mau dua sampai tiga tahun selesai, roadmap-nya apa? Sampai sekarang tidak ada,” pungkasnya. (ivan)
