SURABAYA, PustakaJC.co - Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf menegaskan pentingnya pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai bagian strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Jatim 2027 yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa, (14/4/2026).
Musyafak menyampaikan, pokir DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses serta forum dengar pendapat, kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan anggaran.
“Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan anggaran daerah,” ujar Musyafak, dikutip dari jatimpos.co, Rabu, (15/4/2026).
Ia menjelaskan, penyusunan pokir DPRD mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur peran DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, menyerap aspirasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Menurutnya, perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dengan kebijakan nasional dan berbasis pada evaluasi kinerja serta kebutuhan riil masyarakat.
“RKPD 2027 harus disusun berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan dan permasalahan riil di masyarakat,” tegasnya.
Dalam paparannya, Musyafak juga menyoroti sejumlah isu strategis yang masih dihadapi Jawa Timur, di antaranya rendahnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi, belum meratanya infrastruktur dan layanan dasar, hingga tantangan lingkungan dan sosial.
Selain itu, ketimpangan antarwilayah, kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, DPRD Jatim merumuskan pokir yang difokuskan pada sejumlah sektor prioritas, meliputi penguatan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Kemudian, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan perlindungan kelompok rentan, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam pokir DPRD.
“Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut selaras dan memperkuat arah kebijakan pembangunan Pemprov Jatim Tahun 2027 yang dijabarkan dalam program prioritas Nawa Bhakti Satya,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan perencanaan pembangunan berjalan efektif.
DPRD Jatim, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal proses perencanaan dan penganggaran agar tetap konsisten, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat.
“Kami mendorong agar seluruh program benar-benar berbasis data dan tepat sasaran,” pungkasnya. (ivan)
