Untuk memastikan kejelasan data, Pansus DPRD Jatim akan melayangkan surat resmi ke Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH guna meminta penjelasan tertulis terkait metodologi pengukuran yang digunakan.
Langkah ini dinilai penting agar rekomendasi DPRD terhadap kinerja pemerintah provinsi tetap berbasis data yang valid, akurat, dan sesuai regulasi. (ivan)
