Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa otonomi daerah bukan sekadar soal kewenangan, melainkan tanggung jawab.
“Kewenangan tanpa integritas hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan, bahkan berujung pada operasi tangkap tangan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti risiko ketimpangan jika desentralisasi tidak diimbangi keadilan. Menurutnya, otonomi daerah harus tetap berorientasi pada pelayanan publik yang merata.
Capaian Jatim dalam EPPD 2025 menjadi penegas: ketika otonomi dijalankan dengan serius, hasilnya bukan sekadar angka—tetapi kepercayaan. (ivan)
