SURABAYA, PustakaJC.co — Langit Surabaya mulai berubah jingga ketika rapat paripurna DPRD Jawa Timur usai digelar, Rabu petang, (13/5/2026). Aktivitas di Gedung DPRD Jatim perlahan menurun. Beberapa pegawai, anggota dewan serta Pejabat Pemprov tampak berjalan menuju pelataran gedung, sementara suara azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan.
Di tengah suasana yang mulai tenang itu, Ruang Fraksi Partai Demokrat masih terlihat aktif. Di ruangan tersebut, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo menerima wawancara sambil berbincang hangat mengenai dunia pendidikan yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.
Sebagai mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur sekaligus mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Rasiyo berbicara dengan gaya khas birokrat senior yang memahami persoalan pendidikan dari dekat. Fokus pembicaraannya malam ini tertuju pada keberadaan guru non-ASN di sekolah negeri.
Menurutnya, kebutuhan guru di sekolah sejatinya sudah memiliki dasar perhitungan yang jelas melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dari data itulah sekolah dapat mengetahui kebutuhan tenaga pengajar sesuai jumlah rombongan belajar dan jam pelajaran.
“Kalau ada 10 rombongan belajar, misalnya pelajaran matematika membutuhkan lima jam setiap minggu, berarti diperlukan 50 jam pelajaran. Dari situ dihitung kebutuhan gurunya,” ujar Rasiyo, kepada jurnalis PustakaJC.co, Rabu, (13/5/2026).
Ia menjelaskan, keberadaan guru non-ASN selama ini banyak membantu sekolah memenuhi kebutuhan pembelajaran, terutama ketika jumlah guru masih kurang.
Karena itu, Rasiyo berharap kebijakan pemerintah ke depan tetap memperhatikan kebutuhan riil sekolah dan keberlangsungan proses belajar mengajar.
“Harapannya tentu guru-guru yang memang dibutuhkan sekolah tetap mendapat perhatian dan solusi yang baik,” katanya.
Dalam perbincangan tersebut, Rasiyo juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan yang akurat. Menurutnya, Dapodik menjadi instrumen penting untuk memastikan kebutuhan guru benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
“Semua harus dihitung berdasarkan kebutuhan belajar mengajar. Jadi sekolah juga punya dasar yang jelas,” tutur eks Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur itu.
Ia turut mengingatkan bahwa guru tingkat SMA dan sederajat harus mengajar sesuai bidang keahlian atau linieritas pendidikan masing-masing agar kualitas pembelajaran tetap terjaga.
“Guru mata pelajaran itu harus sesuai bidangnya supaya proses belajar mengajar berjalan maksimal,” jelasnya.
Di sela wawancara, suasana maghrib di Gedung DPRD Jatim terasa semakin hening. Cahaya lampu ruangan berpadu dengan suara aktivitas yang mulai berkurang di lorong gedung dewan.
Bagi Rasiyo, pendidikan bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan tentang menjaga keberlangsungan pembelajaran siswa di sekolah. Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mencari solusi terbaik bagi dunia pendidikan, khususnya bagi guru non-ASN yang selama ini ikut berkontribusi dalam proses belajar mengajar. (ivan)
