SURABAYA, PustakaJC.co — Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat capaian positif dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun menjadi 0,29 persen pada tahun 2025.
Capaian tersebut berada jauh di bawah rata-rata nasional yang tercatat sebesar 0,85 persen. Secara makro, selama periode 2020 hingga 2025, Jawa Timur berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 4,26 persen poin, dari sebelumnya 4,55 persen pada 2020 menjadi 0,29 persen pada 2025.
“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, intervensi tepat sasaran dan sinergi seluruh pihak berjalan efektif,” ujar Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya. Demikian dikutip dari radarsurabaya.jawapos.com, Senin (25/5/2026).
Khofifah menjelaskan tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan positif setiap tahun. Pada 2021 angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 2,23 persen, kemudian turun menjadi 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga mencapai 0,29 persen pada 2025.
Menurutnya, capaian tersebut semakin bermakna karena terjadi di tengah perubahan standar garis kemiskinan ekstrem global dari US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.
“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan program pengentasan kemiskinan semakin tepat sasaran,” tegasnya.
Khofifah menambahkan pembangunan di Jawa Timur tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.
Hal tersebut tercermin dari data BPS per 5 Februari 2026 yang menunjukkan persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2025 berada di angka 9,30 persen, turun dibandingkan Maret 2025 sebesar 9,50 persen.
Menurut Khofifah, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi sosial, komunitas masyarakat hingga relawan sosial.
Berbagai program strategis Pemprov Jatim juga terus diperkuat, seperti perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keluarga, bantuan sosial, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, intervensi berbasis data P3KE, hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” pungkasnya. (frchn)
