SURABAYA, PustakaJC.co – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur bersama Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menggelar Sekolah Anggaran di Kantor Bakesbangpol Jatim, Surabaya, Kamis, (11/6/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi anggaran dan kapasitas generasi muda dalam memahami tata kelola pemerintahan, khususnya perencanaan dan penganggaran daerah.
Kepala Bakesbangpol Jawa Timur, Eddy Supriyanto, mengapresiasi inisiatif BADKO HMI Jatim yang menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai upaya membangun kapasitas mahasiswa dalam memahami proses pemerintahan secara lebih komprehensif. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Jumat, (12/6/2026).
Menurutnya, di tengah tuntutan transparansi dan keterbukaan informasi publik yang semakin tinggi, pemahaman terhadap anggaran menjadi bekal penting bagi masyarakat, terutama kalangan mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan.
“Anggaran daerah bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pemerataan pelayanan publik, serta keberhasilan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan daerah,” ujar Eddy.
Ia menegaskan, mahasiswa memiliki posisi penting dalam mengawal pembangunan melalui pemahaman yang baik terhadap proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran daerah. Dengan pemahaman tersebut, mahasiswa dapat memberikan kritik, masukan, maupun solusi yang konstruktif terhadap berbagai kebijakan publik.
Lebih lanjut, Eddy menilai organisasi kemahasiswaan seperti HMI memiliki peran strategis dalam mencetak kader bangsa yang tidak hanya memahami nilai keislaman dan kebangsaan, tetapi juga memiliki kemampuan dalam memahami kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah.
Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, industri, dan perdagangan nasional, Jawa Timur membutuhkan partisipasi aktif generasi muda dalam mengawal pembangunan agar berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, Keamanan, dan Pertahanan Regional HMI Jawa Timur, Zulkarnain Jamil, mengatakan Sekolah Anggaran diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pengelolaan anggaran negara maupun daerah, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, berbagai isu ekonomi yang berkembang saat ini membuat pemahaman terhadap mekanisme anggaran menjadi semakin penting agar mahasiswa mampu melihat persoalan secara objektif dan berbasis data.
“Harapannya, teman-teman mahasiswa bisa lebih melek terhadap anggaran, khususnya APBD, sehingga mampu memahami berbagai persoalan publik yang berkembang saat ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga membekali peserta dengan pemahaman mengenai aspek teknis maupun administratif dalam pengelolaan APBN dan APBD. Dengan demikian, mahasiswa dapat berperan lebih aktif dalam memberikan saran, kritik, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Kegiatan Sekolah Anggaran menghadirkan sejumlah narasumber dari lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan berbagai organisasi nonpemerintah (NGO) yang memiliki kompetensi di bidang tata kelola pemerintahan dan penganggaran.
Melalui kegiatan ini, BADKO HMI Jawa Timur berharap lahir generasi muda yang semakin kritis, partisipatif, dan memiliki kapasitas dalam mengawal kebijakan publik serta pembangunan daerah secara konstruktif. (ivan)
