Selain menyampaikan perkembangan pencairan TPP ke-13, Pemprov Jatim juga mengungkapkan adanya pembahasan bersama pemerintah pusat terkait kebijakan belanja pegawai daerah.
Sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah diwajibkan membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun dalam implementasinya, sejumlah daerah masih menghadapi tantangan untuk memenuhi ketentuan tersebut karena kondisi fiskal dan kebutuhan pelayanan publik yang berbeda-beda.
