Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat itu juga mengingatkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan daya saing bangsa di tingkat global. Karena itu, investasi pada sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional.
Lalu berharap pemerintah segera mengevaluasi mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran pendidikan agar pada APBN berikutnya alokasi minimal 20 persen dapat terpenuhi secara optimal.
Ia juga meminta kementerian dan lembaga yang mengelola anggaran pendidikan meningkatkan kesiapan program sehingga tidak ada lagi anggaran yang gagal terserap.
“Komisi X DPR RI akan terus mengawal agar hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas benar-benar didukung oleh kebijakan anggaran yang sesuai dengan amanat konstitusi,” pungkasnya. (ivan)
