SURABAYA, PustakaJC.co – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso meminta peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 dijadikan momentum untuk memperkuat perlindungan anak melalui kebijakan yang lebih terintegrasi. Menurutnya, peringatan HAN tidak cukup hanya menjadi agenda seremonial, tetapi harus menghasilkan langkah nyata dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak di berbagai sektor, Jumat, (24/7/2026).
Cahyo mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Sabtu, (25/7/2026).
“Perayaan Hari Anak Nasional harus menjadi momentum evaluasi dan penyempurnaan dalam membangun lingkungan kehidupan yang benar-benar ramah terhadap anak, bukan sekadar peringatan seremonial,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Cahyo menyoroti masih adanya anak putus sekolah, kesenjangan akses dan mutu pendidikan, keterbatasan fasilitas bagi anak penyandang disabilitas, serta masih ditemukannya kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah.
Menurutnya, setiap satuan pendidikan harus mampu menghadirkan ruang belajar yang aman, inklusif, dan nyaman sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar serta mengembangkan potensi diri.
Selain pendidikan, ia menilai sektor kesehatan juga memerlukan perhatian serius. Tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga pemenuhan gizi, kesehatan mental, kesehatan reproduksi remaja, cakupan imunisasi, hingga deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak.
Karena itu, Cahyo mendorong penguatan upaya promotif dan preventif melalui peningkatan ketahanan keluarga, pengembangan sekolah yang inklusif, optimalisasi peran posyandu, serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap tumbuh kembang anak.
Ia juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak, baik fisik, seksual, verbal, maupun kekerasan di ruang digital, masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan secara komprehensif. Menurutnya, banyak kasus baru terungkap setelah berlangsung cukup lama karena korban takut melapor atau belum tersedianya sistem pengaduan yang mudah diakses, aman, dan berpihak kepada korban.
Di samping itu, Cahyo meminta perhatian terhadap persoalan eksploitasi ekonomi anak, perkawinan usia anak, tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, hingga anak-anak yang hidup maupun bekerja di jalanan.
Ia menilai penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sekolah, keluarga, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha, dan media agar perlindungan anak dapat berjalan secara optimal.
“Setiap anak di Jawa Timur, tanpa memandang kondisi ekonomi, latar belakang, tempat tinggal, maupun kondisi disabilitas, harus memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, sehat, aman, menyampaikan pendapat, dan mengembangkan potensinya secara optimal,” tegas Cahyo.
Ia berharap semangat Hari Anak Nasional 2026 mampu menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah anak. Dengan kolaborasi semua pihak, pemenuhan hak anak di Jawa Timur diharapkan semakin merata sehingga setiap anak dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan terlindungi. (ivan)
