SIDOARJO, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan Halte Medaeng di Jalan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, tetap difungsikan sebagai titik transit Bus Trans Jatim Koridor I dan V meski sempat mendapat penolakan dari sebagian sopir angkutan kota (angkot).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Nyono, menegaskan keputusan tersebut diambil untuk menjaga layanan transportasi publik yang terintegrasi, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan titik transit di Halte Medaeng mampu mengurangi beban biaya perjalanan penumpang karena tidak perlu membayar angkutan tambahan. Dilansir dari jawapos.com, Rabu, (29/7/2026).
“Masyarakat menuntut integrasi di Medaeng. Kalau titik transit itu ditiadakan, penumpang harus mengeluarkan biaya tambahan yang tarifnya jauh lebih mahal daripada ongkos Trans Jatim sebesar Rp5.000,” ujar Nyono, Selasa, (28/7/2026).
Ia memahami kekhawatiran para sopir angkot yang menilai integrasi Koridor I dan Koridor V di Halte Medaeng dapat mengurangi jumlah penumpang. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, armada angkot yang masih aktif beroperasi jumlahnya sudah sangat terbatas.
Menurut Nyono, kebutuhan masyarakat terhadap sistem transportasi publik yang saling terhubung jauh lebih penting. Integrasi antarkoridor melalui Halte Medaeng dinilai mampu mempercepat waktu perjalanan sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna layanan Trans Jatim.
Selain itu, Dishub Jatim juga mencermati berbagai persoalan yang dihadapi angkutan kota, mulai dari berkurangnya jumlah armada, kondisi kendaraan yang tidak lagi optimal, hingga banyaknya izin trayek yang telah kedaluwarsa.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan para sopir angkot untuk mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan. Namun, Nyono memastikan pelayanan transportasi publik tetap menjadi prioritas sehingga operasional Halte Medaeng sebagai titik transit tidak akan dihentikan.
Di sisi lain, Dishub Jatim mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih aktif membenahi angkutan kota sebagai moda pengumpan (feeder) yang terhubung dengan layanan Bus Trans Jatim. Hal tersebut dinilai penting untuk mewujudkan sistem transportasi umum yang terintegrasi.
“Sementara feeder menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota. Daerah harus aktif merevitalisasi trayek-trayek lokal agar sistem transportasi umum terpadu benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” pungkas Nyono. (ivan)
