Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, transformasi digital kependudukan menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan tepat sasaran.
Menurutnya, data kependudukan menjadi dasar pemerintah dalam mengetahui kondisi masyarakat sekaligus menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan.
“Data kependudukan adalah pintu pertama bagi pemerintah untuk mengetahui siapa warganya, bagaimana kondisinya, serta intervensi apa yang harus diberikan,” kata Eri.
Ia menyebut IKD ke depan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi kependudukan, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk berbagai layanan publik, mulai dari layanan sosial, kesehatan, pendidikan hingga perizinan.
Pemkot Surabaya juga terus memperluas layanan administrasi kependudukan berbasis digital hingga tingkat Balai RW. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat melakukan perekaman KTP elektronik maupun aktivasi IKD.
