Saat ini, data Perlinsos telah dimanfaatkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Ke depan, data tersebut akan menjadi rujukan untuk berbagai program pemerintah, termasuk bantuan pendidikan, subsidi listrik, BPJS Ketenagakerjaan hingga Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Menurut Eddy, keberhasilan pendaftaran Perlinsos hingga mencapai 100 persen pada awal Agustus 2026 didukung keterlibatan seluruh perangkat daerah dan ASN, serta pemberdayaan RT/RW sebagai agen pendaftaran.
Pemkot Surabaya juga memanfaatkan media massa, media sosial dan influencer lokal untuk memperluas sosialisasi. Pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan program di tingkat kewilayahan turut dilakukan untuk memastikan proses berjalan sesuai target.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa integrasi data kependudukan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi mulai menjadi fondasi dalam memperkuat pelayanan publik, ketepatan perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi di Surabaya. (ivan)
