Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem pelayanan publik berbasis NIK dan IKD.
“NIK bukan sekadar identitas diri, tetapi basis utama integrasi pelayanan publik,” ujar Irvan.
Ia menjelaskan, NIK telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai layanan, mulai dari perizinan, pendapatan, retribusi, pelayanan pertanahan hingga perlindungan sosial.
Berdasarkan data per 3 Agustus 2026, aktivasi IKD di Surabaya telah mencapai 37,24 persen dari total penduduk wajib KTP. Jika dihitung dari warga yang telah memiliki telepon pintar, tingkat implementasi IKD mencapai 76 persen.
Namun, percepatan aktivasi IKD masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan perangkat, jaringan serta pemahaman masyarakat mengenai manfaat IKD.
Irvan memastikan keamanan menjadi perhatian dalam proses aktivasi. Aktivasi IKD dilakukan melalui verifikasi langsung oleh pemilik NIK yang bersangkutan.
