SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Kota Surabaya meraih dua penghargaan nasional dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2026 yang digelar di Jakarta, 3–4 Agustus 2026.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas pengembangan sistem administrasi kependudukan dan perlindungan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kota Surabaya. Dilansir dari jatimpos.co, Minggu, (7/8/2026).
Surabaya meraih Dukcapil Prima Award dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kategori kabupaten/kota berpenduduk besar. Selain itu, Surabaya juga meraih peringkat pertama nasional dalam capaian Face Recognition (FR) Perlindungan Sosial (Perlinsos), sekaligus masuk 10 besar nasional dalam capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, transformasi digital kependudukan menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan tepat sasaran.
Menurutnya, data kependudukan menjadi dasar pemerintah dalam mengetahui kondisi masyarakat sekaligus menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan.
“Data kependudukan adalah pintu pertama bagi pemerintah untuk mengetahui siapa warganya, bagaimana kondisinya, serta intervensi apa yang harus diberikan,” kata Eri.
Ia menyebut IKD ke depan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi kependudukan, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk berbagai layanan publik, mulai dari layanan sosial, kesehatan, pendidikan hingga perizinan.
Pemkot Surabaya juga terus memperluas layanan administrasi kependudukan berbasis digital hingga tingkat Balai RW. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah masyarakat melakukan perekaman KTP elektronik maupun aktivasi IKD.
Implementasi Satu Data berbasis NIK turut berjalan beriringan dengan perkembangan sejumlah indikator pembangunan Surabaya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Surabaya meningkat dari 5,76 persen pada 2024 menjadi 5,87 persen pada 2025.
Pada periode yang sama, angka kemiskinan turun dari 3,96 persen menjadi 3,56 persen. Angka tersebut berada di bawah rata-rata kemiskinan Jawa Timur sebesar 9,50 persen dan nasional sebesar 8,47 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga turun dari 4,91 persen menjadi 4,84 persen. Sementara Gini Ratio yang menggambarkan ketimpangan pendapatan menurun dari 0,380 menjadi 0,369.
Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 70,49 persen menjadi 70,59 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya juga meningkat dari 84,69 menjadi 85,65.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, capaian tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem pelayanan publik berbasis NIK dan IKD.
“NIK bukan sekadar identitas diri, tetapi basis utama integrasi pelayanan publik,” ujar Irvan.
Ia menjelaskan, NIK telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai layanan, mulai dari perizinan, pendapatan, retribusi, pelayanan pertanahan hingga perlindungan sosial.
Berdasarkan data per 3 Agustus 2026, aktivasi IKD di Surabaya telah mencapai 37,24 persen dari total penduduk wajib KTP. Jika dihitung dari warga yang telah memiliki telepon pintar, tingkat implementasi IKD mencapai 76 persen.
Namun, percepatan aktivasi IKD masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan perangkat, jaringan serta pemahaman masyarakat mengenai manfaat IKD.
Irvan memastikan keamanan menjadi perhatian dalam proses aktivasi. Aktivasi IKD dilakukan melalui verifikasi langsung oleh pemilik NIK yang bersangkutan.
Dalam satu bulan ke depan, Disdukcapil Surabaya menargetkan aktivasi IKD mencapai 100 persen bagi warga yang memiliki perangkat telepon seluler yang mendukung.
Sementara itu, keberhasilan Surabaya menjadi peringkat pertama nasional dalam uji coba Perlinsos berbasis biometrik terlihat dari tingginya jumlah pendaftaran.
Pada pertengahan Juni hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 1.215.768 pemohon atau Kepala Keluarga (KK) memanfaatkan teknologi Face Recognition dan pendaftaran Perlinsos melalui IKD.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, sistem Perlinsos telah terintegrasi dengan 14 kementerian dan lembaga.
Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah melakukan pemadanan data untuk menentukan kelayakan penerima bantuan secara lebih objektif.
“Melalui interoperabilitas data tersebut, akan terlihat secara otomatis apakah seseorang layak atau tidak menerima bantuan,” kata Eddy.
Saat ini, data Perlinsos telah dimanfaatkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Ke depan, data tersebut akan menjadi rujukan untuk berbagai program pemerintah, termasuk bantuan pendidikan, subsidi listrik, BPJS Ketenagakerjaan hingga Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Menurut Eddy, keberhasilan pendaftaran Perlinsos hingga mencapai 100 persen pada awal Agustus 2026 didukung keterlibatan seluruh perangkat daerah dan ASN, serta pemberdayaan RT/RW sebagai agen pendaftaran.
Pemkot Surabaya juga memanfaatkan media massa, media sosial dan influencer lokal untuk memperluas sosialisasi. Pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan program di tingkat kewilayahan turut dilakukan untuk memastikan proses berjalan sesuai target.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa integrasi data kependudukan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi mulai menjadi fondasi dalam memperkuat pelayanan publik, ketepatan perlindungan sosial dan pembangunan ekonomi di Surabaya. (ivan)
