Inovasi BPBD Jatim Jadi Rujukan Penanganan Bencana Nasional

pemerintahan | 13 Agustus 2026 19:01

Inovasi BPBD Jatim Jadi Rujukan Penanganan Bencana Nasional
Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto saat menyampaikan materi Best Practices dalam Rakortek PB 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis, (13/8/2026). (dok kominfo)

SURABAYA, PustakaJC.co — Berbagai inovasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur dalam memperkuat kapasitas penanganan bencana mendapat perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. BPBD Jatim pun dipercaya membagikan praktik baik tersebut dalam Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana (Rakortek PB) 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat.

 

Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto menjadi pemateri dalam sesi Best Practices yang diikuti BPBD dan Bappeda provinsi se-Indonesia serta sejumlah unit kerja di lingkungan BNPB. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Kamis, (13/8/2026).

 

Dalam pemaparannya, Gatot menjelaskan sejumlah inovasi BPBD Jatim yang dikembangkan untuk memperkuat penanganan bencana, mulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

 

Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah Tenda Pendidikan Bencana (Tenpina). Fasilitas tersebut dilengkapi simulator gempa bumi, Virtual Reality (VR) pemadam api, serta area pelatihan kebencanaan.

 

 

Selain itu, BPBD Jatim memiliki Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena) yang dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. BPBD Jatim juga mengoperasikan mobil command center BPBD One yang mendukung koordinasi selama penanganan kondisi darurat.

 

Gatot mengatakan penguatan kapasitas daerah juga membutuhkan dukungan regulasi sebagai landasan operasional.

 

“Sebagai landasan operasional kerja, kami juga telah memiliki Perda baru, yakni Perda PB Nomor 1 Tahun 2026 sebagai revisi dari Perda Nomor 3 Tahun 2010,” kata Gatot dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/8/2026).

 

Menurutnya, regulasi tersebut disusun untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sekaligus memperkuat kelembagaan BPBD Jatim.

 

 

Dengan adanya regulasi tersebut, BPBD Jatim dapat melaksanakan rehabilitasi terhadap infrastruktur yang terdampak bencana secara lebih cepat. Perbaikan dapat mencakup gedung sekolah, jembatan, kantor pemerintahan, hingga rumah masyarakat.

 

BNPB menilai sesi Best Practices dalam Rakortek PB 2026 penting untuk mendorong pembelajaran antardaerah. Praktik baik yang telah diterapkan BPBD Jatim diharapkan dapat menjadi referensi dan direplikasi sesuai karakteristik risiko bencana masing-masing wilayah.

 

Rakortek PB 2026 berlangsung pada 10–13 Agustus 2026 di Kota Bogor. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinkronisasi program penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan daerah serta mendorong peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). (ivan)