SURABAYA, PustakaJC.co — DPRD Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Jumat, (14/8/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan dalam penyusunan APBD Surabaya 2027. Dalam pembahasan, DPRD menekankan agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kota Surabaya dapat memberikan manfaat secara luas, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dilansir dari jatimpos.co, Jumat, (14/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri mulai pukul 14.11 WIB. Sebanyak 36 anggota DPRD hadir bersama Wali Kota Surabaya, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD).
Kehadiran anggota dewan tersebut membuat rapat dinyatakan memenuhi kuorum. Dalam paripurna, DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya menetapkan dua nota kesepakatan.
Selain KUA-RAPBD 2027, kesepakatan juga mencakup Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Syaifuddin menjelaskan, kedua dokumen tersebut merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Surabaya. Pembahasan dilakukan melalui beberapa tahapan hingga rapat finalisasi dan perangkaan pada 13 Agustus 2026.
Rancangan KUA APBD 2027 selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan PPAS dan rancangan APBD 2027. Dokumen tersebut mencakup asumsi dasar penyusunan anggaran, kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Johari Mustawan, menyampaikan catatan mengenai arah pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.
Johari mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Surabaya yang disebut menjadi salah satu yang terbesar di Pulau Jawa. Namun, ia berharap pertumbuhan tersebut tidak hanya mencerminkan aktivitas ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
“Kami tidak sekadar ingin melihat pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, tetapi juga berharap pertumbuhan ekonomi itu berdampak kepada ekonomi kalangan bawah, kalangan grassroots,” ujarnya.
Menurut Johari, keberhasilan KUA-APBD 2027 perlu dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. Beberapa indikator yang disebut antara lain perkembangan UMKM, akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, penciptaan lapangan kerja, serta penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.
Ia juga meminta setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan melalui ukuran yang lebih konkret. Misalnya, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga jumlah keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan.
Selain itu, Johari menyampaikan pentingnya peningkatan produktivitas aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Menurutnya, aset pemerintah perlu dikelola secara lebih produktif agar mampu menggerakkan aktivitas ekonomi dan menciptakan nilai tambah.
Pengelolaan aset yang optimal juga dinilai dapat memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
“Kami berharap KUA-PPAS ini nanti bisa menaikkan PDRB per kapita, produktivitas masyarakat, lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, UMKM naik kelas,” katanya.
Catatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan arah kebijakan anggaran Surabaya pada 2027. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya terlihat dari indikator makro, tetapi juga tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Setelah pembacaan nota kesepakatan selesai, Pimpinan Rapat Syaifuddin Zuhri meminta persetujuan forum. Para peserta rapat kemudian menyatakan setuju.
Rapat paripurna ditutup pada pukul 14.35 WIB. Dengan disepakatinya KUA-APBD 2027, pembahasan anggaran Kota Surabaya selanjutnya memasuki tahapan penyusunan APBD 2027.
Pemerintah Kota dan DPRD Surabaya diharapkan dapat memastikan kebijakan anggaran yang disusun mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (ivan)
