SURABAYA, PustakaJC.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong penguatan ekonomi perdesaan sebagai salah satu strategi utama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.
Anggota DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana mengatakan, meski angka kemiskinan di Jawa Timur terus mengalami penurunan, persoalan tersebut masih cukup besar di wilayah perdesaan. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Selasa, (18/8/2026).
“Kemiskinan masih didominasi wilayah perdesaan dengan sekitar 2,13 juta jiwa, lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan yang mencapai sekitar 1,58 juta jiwa,” kata Wara di DPRD Jatim, Selasa, (18/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih kuat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa. Sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, hingga akses pembiayaan perlu terus diperkuat.
Selain itu, hilirisasi produk lokal dinilai penting agar hasil produksi masyarakat desa memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret 2026 tercatat sekitar 3,71 juta jiwa atau 9,06 persen dari total penduduk.
Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan September 2025 yang mencapai sekitar 3,80 juta jiwa.
“Penurunan ini patut diapresiasi, tetapi masih menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat belum selesai,” ujar Wara yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim.
Wara mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan juga harus dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar penurunan angka pengangguran, tetapi juga perlu memastikan masyarakat memperoleh pekerjaan yang produktif dan memberikan penghasilan layak.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 3,55 persen. Namun, proporsi pekerja formal masih berada di angka 35,56 persen.
“Yang dibutuhkan bukan hanya penurunan angka pengangguran, tetapi pekerjaan yang produktif, berpenghasilan layak, dan memiliki perlindungan,” katanya.
Selain persoalan lapangan kerja, Wara juga mendorong pemerintah menyelesaikan target elektrifikasi hingga mencapai 100 persen. Menurutnya, akses listrik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga harus mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketersediaan listrik yang memadai di wilayah perdesaan dinilai dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperluas akses terhadap teknologi dan layanan digital.
Wara menegaskan, pembangunan ekonomi desa harus diarahkan pada terciptanya kemandirian masyarakat. Program pemerintah diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Indikator lainnya adalah meningkatnya jumlah keluarga yang mampu mandiri secara ekonomi, memperoleh pekerjaan layak, serta memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan.
“Keberhasilan pembangunan harus terlihat dari semakin banyak keluarga yang mandiri secara ekonomi, memiliki pekerjaan layak, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan,” pungkasnya. (ivan)
