SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan kembali melakukan konsolidasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan penggunaan sound horeg. Langkah ini dilakukan setelah tiga orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang berkaitan dengan aktivitas sound horeg selama Agustus 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, rangkaian kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memastikan aturan penggunaan sound horeg benar-benar diterapkan di lapangan.
“Ya, pertama tentu rasa prihatin. Yang dulu kita sudah menjadi perhatian, isu bahwa sound horeg itu harus dibatasi dengan desibelnya, kemudian kita juga melakukan kesepakatan dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” kata Adhy usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, dikutip dari jatimpos.co, Rabu, (2/9/2026).
Menurutnya, sound horeg tidak hanya berkaitan dengan hiburan, tetapi juga telah berkembang menjadi aktivitas yang mendukung perekonomian sebagian masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu mencari keseimbangan antara kegiatan ekonomi, hiburan, dan keselamatan masyarakat.
“Di luar bahwa memang itu merupakan musik yang memberikan hiburan maupun dukungan ekonomi bagi masyarakat. Nah, tentu ini pelajaran buat kita,” ujarnya.
