MADIUN, PustakaJC.co - Kementerian Haji masih terus merampungkan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 bersama Komisi VIII DPR RI. Kendala utama yang hingga kini belum menemukan titik temu adalah perbandingan tarif penerbangan antara maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines yang terpaut cukup jauh.
Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengungkapkan, sejumlah komponen biaya strategis seperti akomodasi hotel dan konsumsi jemaah sebenarnya telah disepakati. Namun, negosiasi harga tiket pesawat masih terus berjalan alot. Dilansir dari surabayapagi.com, Sabtu, (26/9/2026).
"Hotel dan makanan sudah sepakat, tinggal satu yang belum, yaitu penerbangan," ujar Gus Irfan usai menghadiri Kick Off Manasik Haji Nasional dan Expo UMKM di GOR Wilis, Kota Madiun, Jumat, (25/9/2026).
Gus Irfan menjelaskan, kuota jemaah haji Indonesia yang mencapai sekitar 200 ribu orang nantinya dibagi secara berimbang (50:50) antara maskapai nasional Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.
Dalam penawarannya, Garuda Indonesia mematok tarif penerbangan sekitar Rp38 juta per jemaah. Sementara itu, Saudia Airlines mengajukan angka mendekati Rp42 juta per jemaah—terdapat selisih hingga Rp4 juta per orang.
"Kita ingin Saudia ikut turun seperti Garuda. Tapi mereka masih bertahan dengan angka itu. Kita akan terus menilai harga yang paling pantas," tegasnya.
Ia menambahkan, jika nantinya terjadi kenaikan BPIH 2027, komponen penerbangan akan menjadi penyumbang utamanya. Oleh karena itu, pemerintah terus bernegosiasi guna memangkas beban biaya yang ditanggung calon jemaah. Opsi melibatkan maskapai penerbangan lain baru memungkinkan dilakukan pada musim Haji 2028, mengingat penetapan slot penerbangan ke otoritas Arab Saudi untuk musim 2027 harus difinalisasi tahun ini.
Skrining Kesehatan Dini dan Target Penurunan Angka Kematian
Selain persoalan efisiensi anggaran, pemerintah juga mematangkan persiapan teknis dan layanan kesehatan melalui dimulainya program Manasik Haji Nasional secara lebih awal. Langkah ini dimaksudkan untuk membekali calon jemaah terkait pemahaman ibadah sekaligus memastikan kelaikan fisik sejak jauh hari.
"Kita tidak ingin jemaah baru diketahui tidak layak saat sudah masuk asrama haji. Kesehatan harus dipersiapkan sejak awal," jelas Gus Irfan.
Melalui penguatan aspek kesehatan dan edukasi dini, pemerintah menargetkan penurunan signifikan pada tingkat mortalitas jemaah Indonesia. Angka kematian jemaah tercatat mengalami tren penurunan dari sekitar 470 orang pada 2025 menjadi 350 orang pada 2026. Untuk penyelenggaraan Haji 2027, pemerintah menargetkan angka kematian dapat ditekan hingga maksimal 200 orang. (ivan)
