Ia menjelaskan bahwa DBI berfungsi sebagai wadah kolaborasi formal antara jajaran keimigrasian, aparatur desa, dan warga. Sementara itu, personil Pimpasa bertugas secara teknis di lapangan untuk menginventarisasi isu keimigrasian, mengidentifikasi peta risiko di wilayah binaan, sekaligus menjadi jembatan komunikasi cepat antara warga dan instansi imigrasi.
"Dengan adanya DBI dan Pimpasa, kami ingin membangun sinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga ketika ada potensi permasalahan keimigrasian, informasi tersebut bisa lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti," pungkasnya.
Melalui forum evaluasi berkala yang diselenggarakan di Blitar tersebut, jajaran Imigrasi se-Jawa Timur melakukan pemetaan atas capaian program, inventarisasi kendala lapangan, serta perumusan langkah perbaikan guna memaksimalkan peran Pimpasa dan DBI ke depan. (ivan)
