SURABAYA, PustakaJC.co – Biro Administrasi Pembangunan (Biro AP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menyiapkan strategi baru untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Melalui konsep KPBU Next Level, Biro AP akan pro- aktif menawarkan paket proyek kepada calon investor, mulai dari pembangunan jalan, rumah sakit, hingga gedung.
Kepala Biro AP Setdaprov Jatim, R. Henggar Sulistiarto, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari pengembangan program Gerbang Baru Nusantara pada momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.
“Biro AP nanti yang akan mempromosikan dan menawarkan proyek-proyek itu. Misalkan rumah sakit, jalan, dan bangunan-bangunan yang sekiranya diperlukan,” ujar Henggar, saat menjelaskan konsep KPBU Next Level kepada Jurnalis PustakaJC.co, Selasa, (20/10/2026).
Ia menjelaskan, KPBU menjadi alternatif ketika pemerintah membutuhkan infrastruktur, tetapi anggaran daerah belum mencukupi untuk membiayai seluruh pembangunan sekaligus.
Melalui skema ini, badan usaha atau investor membiayai pembangunan sesuai perjanjian. Pemerintah kemudian membayar secara bertahap melalui APBD atau APBN selama masa kerja sama. Pembayaran juga dapat berasal dari tarif pengguna layanan, bergantung pada skema proyek.
Henggar mencontohkan, Biro AP dapat menawarkan pembangunan gedung rumah sakit dengan pilihan jumlah lantai, biaya, dan masa konsesi tertentu. Pemerintah daerah atau rumah sakit yang membutuhkan tinggal mempelajari penawaran tersebut, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kemampuan pembayaran.
“Konsepnya seperti kredit kendaraan. Kami menawarkan paketnya, kemudian dibahas apakah sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada penyesuaian, tentu dihitung kembali,” jelasnya.
APJ Madiun Jadi Contoh Proyek KPBU yang Sudah Beroperasi
Salah satu contoh penerapan KPBU di Jawa Timur adalah proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun. Proyek ini menunjukkan bagaimana kerja sama pemerintah dengan badan usaha dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur sekaligus menjaga keberlanjutan layanan.
Berdasarkan dokumen proyek KPBU APJ Kabupaten Madiun, pembangunan mencakup 7.459 titik alat penerangan jalan dengan jangkauan 299,6 kilometer. Lingkupnya meliputi jalan nasional sepanjang 70,4 kilometer, jalan kabupaten sepanjang 221,7 kilometer, serta jalan perkotaan sepanjang 7,5 kilometer.
Nilai investasi proyek tersebut tercatat sebesar Rp97,87 miliar dengan masa konsesi 10 tahun. Skema pengembaliannya menggunakan Availability Payment sebesar Rp20,8 miliar per tahun. Badan usaha pelaksana yang tercantum dalam dokumen proyek adalah PT Tri Tunggal Madiun Terang.
Proyek ini telah melewati tahapan penyiapan, penjajakan minat investor, pengadaan badan usaha, hingga konstruksi. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan pada 20 September 2022, sedangkan tahap operasional komersial diresmikan pada 18 Juli 2023.
Kehadiran proyek APJ tersebut ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, mendukung aktivitas sosial masyarakat, serta menunjang kegiatan ekonomi, industri, dan pariwisata di Kabupaten Madiun.
Pengalaman tersebut menjadi gambaran konkret bahwa KPBU bukan sekadar konsep pembiayaan, melainkan skema yang telah diterapkan untuk menyediakan layanan infrastruktur. Meski demikian, penerapan pada proyek lain tetap harus mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan pembayaran, dan karakteristik masing-masing daerah.
Biro AP Dorong Gerbang Baru Nusantara ke Tahap Berikutnya
Henggar mengatakan, KPBU Next Level merupakan upaya meningkatkan hasil pembangunan yang sudah berjalan melalui program yang lebih konkret dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam tujuh bulan ke depan, Biro AP akan memetakan peluang proyek, menyiapkan paket penawaran, serta berkoordinasi dengan perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota.
Ia menegaskan, setiap proyek tetap harus melalui kajian kelayakan, perhitungan biaya, dan penilaian kemampuan pembayaran. Dengan begitu, skema kerja sama yang ditawarkan tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Yang terpenting, Next Level itu lebih tinggi, lebih baik, lebih cepat, dan lebih dirasakan oleh masyarakat. Kita ingin menunjukkan bahwa Gerbang Baru Nusantara benar-benar terwujud,” pungkasnya.
Melalui strategi tersebut, Biro AP berharap KPBU dapat menjadi salah satu pilihan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di Jawa Timur tanpa mengabaikan kemampuan anggaran pemerintah dan kualitas pelayanan publik. (ivan)
