Adhy menjelaskan, pembentukan biro tersebut bertujuan memperkuat pengelolaan BUMD agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah. Selain itu, biro ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan BLUD berjalan secara profesional.
Menurutnya, pengisian jabatan perlu mempertimbangkan kompetensi dan profesionalisme calon pejabat sesuai bidang yang ditangani. Pemprov Jatim bahkan berharap dapat membuka kesempatan bagi tenaga profesional dari luar kalangan aparatur sipil negara (ASN).
“Harapan kami, siapa yang memimpin ini seharusnya betul-betul profesional di bidangnya, bila perlu dari luar. Tetapi ternyata aturannya di Kemenpan RB masih belum memungkinkan kita untuk merekrut profesional dari luar ASN. Maka kami sedang proses asesmen ini,” ujarnya.
Kendala regulasi tersebut membuat Pemprov Jatim melanjutkan proses seleksi melalui mekanisme asesmen terhadap calon personel yang tersedia sesuai ketentuan.
