Riza menyebut, struktur usaha peternakan di Jawa Timur tidak hanya terdiri atas perusahaan berskala besar, tetapi juga ribuan peternak kecil dan mikro yang menjadi bagian penting dalam produksi telur.
Meski demikian, ia menegaskan data populasi ayam tidak dapat disamakan dengan jumlah pelaku usaha. Untuk mengetahui jumlah peternak yang benar-benar memenuhi kriteria penerima program, diperlukan verifikasi berdasarkan nama dan alamat, populasi ternak, skala usaha, serta kelembagaan yang menaunginya.
“Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan memperkuat pemetaan tersebut dengan melibatkan dinas yang membidangi peternakan di kabupaten/kota, asosiasi peternak, koperasi, dan kelompok peternak,” katanya.
Dalam proses tersebut, perhatian khusus akan diberikan kepada peternak mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan modal, kesulitan memperoleh bahan baku pakan dengan harga kompetitif, serta menghadapi kendala pemasaran hasil produksi.
Dengan pendataan yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat memastikan program tidak hanya dinikmati peternak berskala besar, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peternak rakyat yang membutuhkan dukungan.
Lebih jauh, Riza menilai penguatan sektor peternakan tidak cukup hanya mengandalkan intervensi harga maupun penyerapan telur ketika harga pasar mengalami penurunan. Perlu pembenahan struktur usaha agar peternak rakyat memiliki posisi tawar lebih kuat dan mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan.
Salah satu strategi yang didorong adalah memperkuat koperasi atau kelembagaan ekonomi peternak. Selama ini, peternak kecil masih banyak membeli bahan baku pakan secara individual dan menjual telur sendiri-sendiri.
