SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu, (11/11/2026).
Dalam APBD 2027 tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,545 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp27,636 triliun. Adapun pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp1,090 triliun. Dilansir dari suarasurabaya.net, Kamis, (12/11/2026).
Sejumlah program menjadi perhatian dalam penggunaan anggaran tahun depan. Mulai dari peningkatan kemantapan jalan dan jembatan, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga pemberian tambahan penghasilan bagi guru.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Guntur Wahono, mengatakan alokasi belanja pendidikan dan kesehatan dalam APBD 2027 telah melampaui ketentuan mandatory spending.
Menurutnya, anggaran pendidikan dialokasikan lebih dari 30 persen, sedangkan sektor kesehatan mendekati 15 persen.
Guntur menjelaskan, salah satu konsentrasi penggunaan anggaran tahun depan adalah peningkatan infrastruktur, khususnya kemantapan jalan dan jembatan di berbagai wilayah Jawa Timur.
Selain itu, program perbaikan Rutilahu juga akan terus didorong sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menekan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas hunian masyarakat.
“Konsentrasi utama kita di 2027 adalah meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan. Di samping itu, program perbaikan Rutilahu terus dipacu untuk mendongkrak indikator penurunan angka kemiskinan di Jatim dari sektor hunian,” jelasnya.
Di sisi lain, persoalan kesejahteraan guru turut menjadi perhatian dalam pembahasan APBD 2027, khususnya terkait skema pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Guntur menyampaikan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, TPG merupakan alokasi pemerintah pusat melalui APBN. Karena itu, tunjangan tersebut tidak dapat dianggarkan secara langsung melalui APBD lantaran belum tersedia menu penganggarannya dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Sebagai alternatif, Pemprov Jatim akan mengadopsi skema yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru.
Skema tersebut dirancang untuk memberikan tambahan penghasilan selama 14 bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kebijakan TPG dari pusat hanya meng-cover 12 bulan. Untuk mengganti gaji ke-13 dan ke-14 TPG, kita gunakan skema TPP selama 14 bulan. Pemprov tetap memberikan perhatian, meski disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” tuturnya.
Guntur menambahkan, skema pemberian TPP tersebut direncanakan melalui penataan ulang alokasi belanja yang telah berjalan. Kebijakan itu tidak menggunakan dana dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, peningkatan infrastruktur menjadi salah satu fokus belanja daerah dalam APBD 2027.
Menurut Adhy, pemerintah daerah akan memprioritaskan peningkatan kemantapan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah. Penanganan rumah tidak layak huni juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk infrastruktur yang 2027, kita untuk meningkatkan kemantapan jalan, jembatan, dan juga satu hal lagi terkait dengan bagaimana kebutuhan rumah sebagai rumah tidak layak huni untuk meningkatkan indikator dari kemiskinan dari sektor rumahnya,” jelas Adhy.
Dengan disahkannya APBD 2027, Pemprov Jatim akan mengarahkan belanja daerah pada sejumlah program tersebut. Peningkatan infrastruktur, perbaikan kualitas hunian, serta perhatian terhadap penghasilan guru menjadi bagian dari agenda pembangunan Jawa Timur pada tahun mendatang. (ivan)
