SURABAYA, PustakaJC.co – Komisi C DPRD Jawa Timur meminta Bank Jatim memperkuat pengawasan dan melakukan pembenahan menyusul rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan(NPL) yang tercatat di atas 5 persen.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi dalam laporan tindak lanjut pembahasan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu, (11/11/2026).
Adam mengatakan, sebagai salah satu penyumbang utama dividen BUMD Jawa Timur, Bank Jatim memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap pembangunan daerah. Dilansir dari jatimpos.co, Jumat, (13/11/2026).
Menurutnya, tingginya rasio NPL perlu mendapat perhatian serius melalui pengawasan intensif dan langkah perbaikan yang terukur.
“Komisi C juga memberi perhatian khusus pada NPL yang di atas 5 persen, dengan meminta dilakukannya pengawasan dan langkah-langkah perbaikan secara intensif, disertai penyampaian laporan perkembangan penanganannya secara berkala kepada DPRD Provinsi Jawa Timur,” kata Adam.
Selain kualitas kredit, Komisi C juga mendorong Bank Jatim mengubah komposisi penyaluran pembiayaan. Ketergantungan terhadap kredit konsumtif diminta dikurangi, sementara pembiayaan produktif, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu ditingkatkan.
Adam menilai, pertumbuhan kredit juga harus diimbangi dengan peningkatan dana pihak ketiga (DPK). Dengan demikian, ekspansi pembiayaan tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap likuiditas perbankan.
Penguatan kualitas kredit, lanjutnya, perlu dilakukan melalui penyempurnaan sistem peringatan dini atau early warning system, peningkatan pengawasan kredit, restrukturisasi kredit bermasalah, serta pengendalian rasio NPL.
Di sisi lain, Komisi C turut menyoroti aspek tata kelola perusahaan. Setiap penyimpangan maupun kasus kecurangan (fraud) di lingkungan Bank Jatim diminta ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dengan melibatkan aparat penegak hukum apabila diperlukan.
Pengendalian internal, fungsi audit, dan manajemen risiko juga dinilai perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan perusahaan.
“Komisi C memberikan dukungan kepada direktur utama untuk menindak tegas setiap oknum Bank Jatim yang bermasalah, merugikan perusahaan dan atau tidak seirama dengan kebijakan direktur utama dalam langkah memajukan perusahaan,” tegasnya.
Adam menjelaskan, penindakan terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dilakukan melalui mekanisme kepegawaian yang berlaku. Sanksinya mulai dari surat peringatan, penurunan jabatan, penundaan hak kepegawaian, kewajiban pengembalian kerugian perusahaan, hingga pemecatan.
Komisi C berharap pembenahan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan laba, tetapi juga memastikan kinerja Bank Jatim tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
“Di samping mengejar pertumbuhan laba, Bank Jatim harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berkualitas, sehat, dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan dividen dan manfaat ekonomi bagi Jawa Timur,” pungkas Adam. (ivan)
