BANDUNG, PustakaJC.co - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim mempelajari inovasi pengelolaan aspirasi masyarakat dan pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kapasitas anggota legislatif sekaligus mendorong kualitas pelayanan publik di Jawa Timur.
Pembelajaran tersebut dikemas melalui Workshop Penguatan Kapasitas Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur bertema “Penyampaian Aspirasi Masyarakat, Teknologi dan Pelayanan Publik yang Prima” di Bandung, Jawa Barat, Jumat, (13/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 11–14 November 2026 itu diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bekerja sama dengan DPRD Jatim. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Minggu, (15/11/2026).
Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin turut hadir dalam kegiatan tersebut. Hadir pula Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa, Wakil Ketua Komisi A Budiono dan Agus Cahyono, serta sejumlah anggota Komisi A DPRD Jatim.
Dalam rangkaian workshop, peserta mendapatkan kesempatan mempelajari secara langsung inovasi pengelolaan aspirasi masyarakat dan pelayanan digital di UPTD Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial (PLDDIG) Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat.
Materi disampaikan Pranata Komputer Ahli Muda UPTD PLDDIG Dinas Kominfo Jawa Barat, Gumilar, bersama praktisi pengembang aplikasi Sapawarga, Roby Juliansyah.
Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa mengatakan, perkembangan digitalisasi di Jawa Barat memberikan sejumlah pembelajaran bagi Jawa Timur, terutama dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Menurutnya, keterbukaan ruang komunikasi melalui platform digital dapat membantu pemerintah mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara lebih cepat.
“Perkembangan digitalisasi di Jawa Barat luar biasa. Ada interaksi yang sangat baik antara masyarakat dan pemimpinnya. Ruang komunikasi yang semakin terbuka membuat berbagai persoalan masyarakat dapat lebih cepat diketahui. Ini menjadi hal yang ingin kami pelajari,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto menyampaikan, studi komparasi tersebut menjadi kesempatan bagi Jawa Timur untuk menggali berbagai inovasi yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.
Ia berharap, pengalaman yang diperoleh dari Jawa Barat dapat menjadi referensi dalam mengembangkan sistem pelayanan publik dan pengelolaan aspirasi masyarakat di Jawa Timur.
“Studi komparasi ini sekaligus mencari inspirasi bagi Jawa Timur untuk semakin berkembang. Kami ingin belajar, menggali ide, serta melihat inovasi apa saja yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan di Jawa Timur,” jelasnya.
Dukungan terhadap kegiatan tersebut juga disampaikan Sekretaris Dinas Kominfo Jawa Barat Bayu Rakhmana. Ia menilai, forum tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman dan gagasan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman, gagasan, pembelajaran, dan solusi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, serta transparan. Kominfo Jabar juga terbuka untuk berdiskusi dan menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama,” tuturnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemprov Jatim dan DPRD Jatim diharapkan dapat mengadopsi praktik baik dalam pengelolaan aspirasi masyarakat berbasis digital. Inovasi yang dipelajari juga diharapkan menjadi bahan pengembangan sistem pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. (ivan)
