SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tengah mematangkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 dengan mempertimbangkan aspirasi kalangan buruh dan pengusaha. Kedua pihak memiliki usulan berbeda terkait besaran upah minimum yang akan diberlakukan tahun depan.
Pembahasan tersebut dilakukan setelah sekitar 1.000 buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat, (20/11/2026). Perwakilan massa aksi kemudian diterima untuk melakukan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim. Dilansir dari suarasurabaya.net, Jumat, (20/11/2026).
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jatim, Sugeng Lestari, mengatakan kalangan buruh mengusulkan agar UMP 2027 ditetapkan sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp3.742.675.
Nilai tersebut merupakan angka KHL yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Sugeng, tahun ini menjadi momentum pertama adanya angka KHL sebagai salah satu acuan dalam pembahasan pengupahan.
“Sebelum-sebelumnya enggak ada nilai KHL, baru ada tahun ini,” katanya seusai audiensi, Jumat, (20/11/2026).
Di sisi lain, kalangan pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan penghitungan UMP menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan mempertimbangkan variabel indeks pekerja terhadap dunia usaha.
Berdasarkan usulan tersebut, besaran UMP yang diajukan berada di kisaran Rp2,6 juta.
Sugeng menjelaskan, perbedaan usulan juga terlihat dari penggunaan koefisien alfa dalam formulasi penghitungan upah. Kalangan pengusaha mengusulkan penggunaan koefisien alfa 0,5 sebagai batas paling rendah.
“(Unsur buruh) KSPI menuntut UMP sesuai KHL, kemarin serikat pekerja dewan pengupahan juga mengusulkan yang sama, sementara dari Apindo pakai formulasi koefisien alfa 0,5 paling kecil,” jelasnya.
Hasil pembahasan dari kedua pihak tersebut selanjutnya akan direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Sugeng menyebut, keputusan mengenai besaran UMP 2027 dijadwalkan ditetapkan pada Sabtu (21/11/2026).
Ia menegaskan, Pemprov Jatim berupaya menghasilkan kebijakan pengupahan yang dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Prinsip kami enggak boleh memihak salah satu, harus memihak keduanya. Bagaimana pekerja sejahtera dan pengusaha bisa menjalankan usaha,” tandasnya.
Sebelumnya, sekitar 1.000 buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jatim. Mereka menyampaikan aspirasi terkait tuntutan kenaikan UMP 2027, termasuk meminta agar penetapannya mengacu pada kebutuhan hidup layak.
Dalam aksi tersebut, perwakilan buruh melakukan audiensi dengan Disnakertrans Jatim untuk menyampaikan usulan besaran upah. Setelah audiensi selesai, massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 17.00 WIB. (ivan)